Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT Kimia Farma

Kronologis
PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia
pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut.

Pihak Bapepam selaku pengawas pasar modal mengungkapkan tentang kasusPT.Kimia Farma
Dalam rangka restrukturisasi PT.Kimia Farma Tbk, Ludovicus Sensi W selaku partner dari KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT.Kimia Farma untuk masa lima bulan yang berakhir 31 Mei 2002, tidak menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang dan jasa dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan dalam harian Kontan yang menyatakan bahwa kementrian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT.Kimia Farma setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam diperoleh bukti sebagai berikut :
Terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT.Kimia Farma, adapun dampak kesalahan tersebut mengakibatkan overstated laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp.32,7 milyar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT.Kimia Farma Tbk.Selain itu kesalahan juga terdapat pada

Unit industri bahan baku, kesalahan berupa overstated pada penjualan sebesar Rp.2,7 milyar. Unit logistik sentral, kesalahan berupa overstated pada persediaan barang sebesar Rp.23,9 miliar.

Unit pedagang besar farmasi (PBF), kesalahan berupa overstated pada persediaan barang sebesar Rp.8,1 milyar. Kesalahan berupa overstated pada penjualan sebesarRp.10,7 milyar. Kesalahan-kesalahan penyajian tersebut dilakukan oleh direksi periode 1998 – juni 2002 dengan cara :

Membuat dua daftar harga persediaan yang berbeda masing-masing diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2002 dan 3 Februari 2002, dimana keduanya merupakan master price yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang yaitu Direktur Produksi PT.Kimia Farma. Master price per 3 Februari 2002 merupakan master price yang telah disesuaikan nilainya (mark up) dan dijadikan dasar sebagai penentuan nilai persediaan pada unit distribusi PT.Kimia Farma per 31 Desember 2001.
Melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada unit PBF dan unit bahan baku. Pencatatan ganda dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan.
Berdasarkan uraian tersebut tindakan yang dilakukan oleh PT.Kimia Farma terbukti melanggar peraturan Bapepam no. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. poin 2, Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3 Kesalahan Mendasar, sebagai berikut:

“Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian.”

Pihak-Pihak yang terlibat

Ø manajemen lama PT Kimia Farma Tbk

Ø akuntan publik Hans Tuanakota Mustofa (HTM)

Ø Ludovicus Sensi W rekan KAP Hans Tuanakota Mustofa (HTM) selaku auditorPT.Kimia Farma.

Ø Direksi lama PT.Kimia Farma periode 1998 – juni 2002

Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 61 PP no.45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan bidang pasar modal maka PT.Kimia Farma Tbk, dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp.500 juta.
Sesuai Pasal 5 huruf n Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka:

1. Direksi Lama PT Kimia Farma (Persero) Tbk. periode 1998 – Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001.

2. Sdr. Ludovicus Sensi W, Rekan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku auditor PT Kimia Farma (Persero) Tbk. diwajibkan membayar sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan. Tetapi, KAP HTM tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan Persyaratan Profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110 – Tanggung Jawab & Fungsi Auditor Independen, paragraf 04 Persyaratan Profesional, dimana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen.
Terjadinya penyalah sajian laporan keuangan yang merupakan indikasi dari tindakan tidak sehat yang dilakukan oleh manajemen PT. Kimia Farma, yang ternyata tidak dapat terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan pada periode tersebut.

Solusi Terkait Manipulasi Laporan Keuangan PT Kimia Farma
Berdasarkan kronologis yang telah kami baca, seharusnya akuntan publik bertindak secara independen karena mereka adalah pihak yang bertugas memeriksa dan melaporkan adanya ketidakwajaran dalam pencatatan laporan keuangan. Dalam UU Pasar Modal 1995 disebutkan apabila di temukan adanya kesalahan, selambat-lambamya dalam tiga hari kerja, akuntan publik harus sudah melaporkannya ke Bapepam. Dan apabila temuannya tersebut tidak dilaporkan maka auditor tersebut dapat dikenai pidana, karena ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap profesi akuntan itu wajib melaporkan temuan kalau ada emiten yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal. Sehingga perlu dilakukan penyajian kembali laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk. dikarenakan adanya kesalahan pencatatan yang mendasar, akan tetapi kebanyakan auditor mengatakan bahwa mereka telah mengaudit sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa ikut bersalah dalam manipulasi laporan keuangan, karena sebagai auditor independen akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) seharusnya mengetahui laporan-laporan yang diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak.

Berkaitan dengan sikap Skeptisme Profesional seorang auditor, sehingga jika akuntan publik tersebut tidak menerapkan sikap skeptisme profesional dengan seharusnya hingga berakibat memungkinkannya tidak terdeteksinya salah saji dalam laporan keuangan yang material yang pada akhirnya merugikan para investor.
Seorang auditor seharusnya professional, jujur dan lebih teliti dengan bidangnya untuk menghindari kesalahan laporan keuangan yang diauditnya karena Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal bekerjasama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi para akuntan publik untuk mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan baik disengaja ataupun tidak disengaja.

Dampak Terhadap Profesi Akuntan

Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keungan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika profesinya. Kejadian manipulasi pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan dampak yang luas terhadap aktivitas bisnis yang tidak fair membuat pemerintah campur tangan untuk membuat aturan yang baru yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik-praktik yang akan melanggar etika oleh para akuntan publik.
Kesimpulan
Pada akhirnya semua hal ini kembali kepada masing-masing individu auditornya dalam melaksanakan jasa profesionalnya yang menuntut sikap independensi, obyektifitas, kejujuran, integritas yang tinggi, serta kemampuan profesional dalam bidangnya

Sumber

http://liaaaajach.wordpress.com/2013/01/19/contoh-contoh-kasus-pelanggaran-etika-profesi-akuntansi/

Masalah yang terjadi untuk kasus PT.Kimia Farma, Tbk

Saar audit  tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 Miliyar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustofa(HTM), tetapi Kementrian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersihnya mengandung unsure rekayasa, oleh sebab itu dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002 ternyata laba bersih hanya sebesar Rp 99.56 Miliyar. Ada 2 hal kesalahan penyajian pada persediaan dan kesalahan penyajian pada penjualan.

Kesalahan penyajian pada persediaan timbul karena adanya nilai yang terdapat pada daftar harga persediaan digelembungkan.  Melalui direktur produksinya menerbitkan dua buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 February , dimana tanggal 3 February dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi PT.Kimia Farma, Tbk

Kesalahan ke dua penyajian pada penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan dengan tidak melakukan disampling oleh akuntan pada unit- unit.

Selain itu juga tidak ditemukan adanya laporan kesalahan dalam penilaian persediaan barang dan jasa dan kesalahan pencatatan penjualan yang berakhir per 31 Desember 2001, yang diikuti adanya pemberitaan dalam harian Kompas bahwa Kementrian memutuskan penghentian proses divestasi saham pada PT.Kimia Farma, Tbk

Hukuman bagi kasus PT.Kimia Farma, Tbk adalah

Dilihat dari pihak yang terlibat :

1.Manajemen Lama PT.Kimia Farma, Tbk

2.Akuntan public Hans Tuanakota Mustofa(HTM)

3.Auditor PT.Kimia Farma, Tbk

4.Direksi Lama PT.Kimia Farma, Tbk

Maka sesuai dengan pasal 102 UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 61 PP No.45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan bidang pasar modal maka PT.Kima Farma, Tbk dikenakan sangsi administrasi berupa denda yaitu sebesar Rp 500.000.000

Pasal 5 huruf n Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka:

1.Direksi Lama PT.Kimia Farma, Tbk diwajibkan membayar sejumlah Rp 1.000.000.000 utnuk disetor ke Kas Negara, karena melakukan kegiatan praktek penggelembungkan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001.

2.Auditor PT.Kimia Farma, Tbk diwajibkan membayar sejumlah Rp 100.000.000 untuk disetor ke Kas Negara, karena atas resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT.Kimia Farma, Tbk tersebut meskipun telah dilakukan prosedur audit sesuai dengan SPAP, tetapi KAP HTM tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan Pesyaratan Profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110 (Tanggung Jawab & Fungsi Auditor Independen) paragraph 4 Persyaratan Profesional dimana disebutkan bahwa persyaratan professional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen.

Prinsip Etika Profesi Akuntansi Kasus PT.Kimia Farma, Tbk adalah

1.Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional, setiap anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesame anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

KASUS: Setiap anggota tidak menjalankan fungsi perannya dengan baik , tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas setiap kewajibannya menjalankan tugas dengan benar dimana terbukti bahwa dikorupsinya laba bersih hingga Rp 32.6 Miliyar.

2.Integritas

Karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, kualitas yang melandasi kepercayaan public dan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya antara lain bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

KASUS:Anggota tidak berterus terang dalam penyajian laporan keuangan baik pada penyajian berdasarkan persediaan barang maupun penyajian berdasarkan penjualan di PT.Kimia Farma, Tbk.

3.Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesioanl pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya.

KASUS:Pada seorang auditor tidak menjalankan prinsip yang sesuai dengan SPAP jadi tidak dikatakan layak sebagai seorang auditor dikarenakan auditor PT.Kimia Farma, Tbk tidak melaukan teknik disampling pada unit-unit . Sesuai dengan SPAP SA Seksi 110 (seorang auditor menuntut orang yang benar-benar memiliki pendidikan dan berpengalaman berpraktik sebagai auditor idenpenden).

4.Perilaku Profesional

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain seperti staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

KASUS:Anggota tidak berlaku konsisten dalam berperilaku etika untuk dipandang baik yang terbukti dengan tidak tertib dilakukannya kaedah-kaedah sebagai mana sesuai dengan peraturan yang berlaku.